Sejumlah ASN Pemkab Empat Lawang Tuntut Hak TPP dan NONSER Dibayarkan, Ancam Akan Ikut Demo..

Sumselbuletin com empat Lawang# Tidak dibayarnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tahun 2023 ini selama 8 bulan membuat Sejumlah ASN atau yang dulu disebut PNS di lingkungan Pemkab Empat Lawang geram dan Ancam akan ikut Demo yang akan di lakukan oleh forum BPD empat Lawang Rabu 27 mendatang.

Sejumlah ASN itu terus mempertanyakan kejelasan atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tahun 2023 ini yang merupakan hak mereka karena cuma dibayar empat bulan.

“Kami mempertanyakan kejelasan TPP kami yang baru dibayar 4 bulan pada tahun 2023 ini, sisanya delapan bulan kami mau haknya,” ungkap salah seorang ASN yang tidak ingin disebut namanya.

Dia menyampaikan, sejumlah ASN yang ada sudah berembuk dan mau ikut gelar aksi damai ikut demo di pemkab, alsan itu karena ini sudah akhir tahun dalam hitungan hari akan habis anggaran tahun 2023 ini.

“Sebenarnya tidak ada yang salah jika kami selalu ASN ini harus bertanya kapan pencairan sisa TPP Karena kami sudah menjalankan aturan yang telah diterapkan oleh pimpinan,” katanya.

Ia pun bertanya kepada PJ Bupati Pj Sekda yang menjanjikan pembayaran TPP AS itu. “Kami tagih janji itu, kami akan tuntut hak kami, kalau tidak dibayar kami siap untuk mogok kerja,” tandasnya.

Untuk diketahui, dana anggar untuk TPP ASN itu sudah dianggarkan lalu kemanakah dana kok sampay saat ini belum di bayar dan ini suda masuk akhir tahun dan baru dibayar empat bulan.

Belum lagi nonsertipikasi (NONSER)para guru yang juga belum dibayarkan oleh dinas pendidikan selama tujuh bln (7bulan)

Kemungkinan para guru ASN dan pppk yang NONSER nya belum dibayarkan wacana Mereka akan ikut serta bergabung demo menuntut NONSER mereka yang belum dibayarkan oleh Dinas pendidikan selama tujuh bulan(7bulan)

Saat awak media kompirmasi kedinas pendidikan kabupaten empat Lawang beberapa hari yang lalu mendapatkan impormasi kalau berkas nya lagi diurus dan sudah diajukan ke DPKAD

Tugas kami hanya mengajukan dan kelengkapan berkas-berkas selebihnya itu tangung jawab DPKAD bukan Rana kami sebab kami tidak ada wewenang dalam pengelolaan keuangan

Sementara kepala BPKAD Empat Lawang Iwan Mike tidak bisa dikonfirmasi dikarenakan saat tim coba berkunjung ke kantornya penjagaan begitu ketat oleh bodyguard nya yang seakan tidak memberikan ruang sedikitpun untuk ditemui…

Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *