Ditengah kondisi keuangan carut marut BPK berikan WTP.. ormas KINProjamin mengutuk keras kinerja BPK

Sumselbuletin com empat Lawang# Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin, menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang tahun anggaran 2023.

Penyerahan LHP ( laporan hasil pemeriksaan)keuangan Pemkab Empat Lawang tahun 2023 tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala BPK(badan pemeriksa keuangan)Perwakilan Sumatera Selatan dan diterima langsung oleh Pj Bupati Empat Lawang.

Atas laporan tersebut, Pemkab Empat Lawang, kembali meraih Wajar Tampa Pengecualian (WTP), dari BPK RI perwakilan Sumatera Selatan (Sum Sel), untuk yang ke 8 kalinya.

“Alhamdulillah pemeriksaan tahun 2024, untuk keuangan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkap Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin, Kamis (30/5/2024).

Namun lanjut Fauzan, ada hal-hal yang harus diperbaiki untuk menuju Kabupaten Empat Lawang yang lebih baik lagi ke depan. Terutama dalam tata kelola keuangan.

“Insya Allah, kita akan berupaya untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depan,

Menangapi pemberian WTP ini ketua ormas KINProjamin DPC empat Lawang Ujang Abdullah berkomentar keras saat bincang dengan awak media

Menurut Ujang, seharusnya pihak badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Sumatra Selatan lebih teliti lagi mengkaji pemberian WTP ini, apakah pihak BPK tidak tau atau pura pura tidak tau atau sudah menerima upeti sehingga memberikan WTP kepada kabupaten yang sedang carut marut kondisi nya saat ini..

Tidak usah membodohi masyarakat lah saat ini hampir semua orang tau kondisi keuangan kabupaten empat Lawang apakah wajar BPK menilai empat lawang berhasil dalam laporan keuangan saya rasa ini yang bodoh pihak BPK nya bukan pejabat empat Lawang nya..

Saya tau kondisi keuangan empat Lawang saat ini… apakah permasalahan tunggakan BPJS kesehatan yang hampir 40 milyar sudah selesai, apakah sisa TPP ASN sudah clear, apakah gaji BPD sudah selesai,, apakah terhutang pihak rekanan sudah selesai,, apakah denda keterlambatan pihak kontraktor sudah setor semua dan banyak lagi problem keuangan yang menjadi pekerjaan rumah pihak pemerintah kabupaten empat Lawang yang belum selesai lalu kenapa pihak BPK (badan pemeriksa keuangan) Sumatra Selatan berani memberikan WTP terhadap kabupaten yang dalam kondisi keuangan lagi carut marut seperti ini ucap Ujang

Masih kata Ujang seharusnya pihak BPK mengkaji ulang lagi untuk memberikan satu penghargaan terhadap kabupaten empat Lawang ni jangan sampai masyarakat berasumsi kalau anugrah wtp dapat dibeli dengan rupiah walau kondisi kabupaten lagi carut marut pungkas Ujang mengakhiri perbincangan..

By
Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *