Sumselbuletin com empat Lawang# Empat calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Sumsel) melaporkan kecurangan dan intimidasi kepala desa (Kades) yang terjadi di pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Laporan dilakukan di 2 tempat, Bawaslu Empat Lawang dan Bawaslu Sumsel.
Tuntutan itu berasal dari Caleg Partai NasDem, PPP, PKS dan Golkar. Mereka menuntut dilakukan pemilihan suara ulang (PSU) serta meminta petugas pemilu di 2 kecamatan diberhentikan dan segera diganti.
Caleg NasDem DPRD Empat Lawang, Suprianto mengatakan, dugaan kecurangan penggelembungan suara terjadi di seluruh TPS di Kecamatan Muara Pinang dan Pendopo. Angkanya bahkan mencapai belasan ribu daftar pemilu tempat (DPT).
“Jumlah penggelembungan mencapai belasan ribu. Terutama di Muara Pinang, dari 20 ribuan, bisa-bisanya ada 34 ribu suara, bertambah belasan ribu suara. Bahkan, ada 1 desa saat Pilkades 2022 lalu jumlah mata pilih hanya 1.763 orang, tiba-tiba naik menjadi 2.579. Ini sudah termasuk penggelembungan,” ujarnya.
Pihaknya juga melakukan tangkap tangan warga yang mencoblos lebih dari sekali. Setelah diselidiki, warga tersebut ber-KTP Bengkulu.
Pasal lain, suara yang ia terima di Dapil Muara Pinang hanya 1.900. Sementara ada Caleg meraih 12 ribu suara, 5 ribu dan sebagainya. Ia menilai hal itu tidak wajar dan tidak masuk akal. Sementara hasil C1 dalam pileg tidak diberikan kepada saksi mereka hingga saat ini.
Dugaan intimidasi juga terjadi di wilayah tersebut. Kata dia, 22 Kades di Muara Pinang memberi ancaman dan menyumpahi warga yang tidak mencoblos caleg dari PAN tidak menerima PKH.
“Mengancam warga tidak akan menerima PKH (Program Keluarga Harapan). Makanya kami minta PSU di seluruh TPS di Muara Pinang dan Pendopo,” ungkapnya.
Senada, Caleg dari Golkar, Dorry Donald menyampaikan hal serupa. Pihaknya, hingga saat ini belum menerima Plano C1. Padahal, dijanjikan pagi hari setelah pencoblosan atau pada 15 Februari.
“Dijanjikan diberikan C1 pada pagi setelah pencoblosan, tapi hingga saat ini belum ada,” jelaanya.
Ia juga menyebut, para saksi banyak diminta pulang dan menandatangani hasil lebih dulu sebelum penghitungan selesai dilakukan. Ia menduga terjadi intimidasi sehingga menuruti hal tersebut.
Hal senada dikatakan caleg dari PPP, Zuzandi yang mengaku merasa terzolimi atas penghitungan suara yang terjadi. Ia menduga banyak potensi suara miliknya yang hilang.
“Saya merasa terzolimi. Saya cuma minta PSU dengan pengawasan ketat agar suara yang dihasilkam benar-benar murni. Apalagi, sampai saat ini saya belum mendapat salinan C1,” ungkapnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Parpol dari 4 caleg, Hasanal Mulkan mengatakann, ada beberapa alat bukti sudah dibawa dan disampaikan saat pelaporan tersebut. Ia juga meminta tindaklanjut oleh Bawaslu dilakukan cepat dan tanggap terhadap laporan tersebut.
“Alat bukti yang dibawa berupa pembuktian pencoblosan 2 kali oleh oknum, ada pemilih ber-KTP Bengkulu tapi memilih di Muara Pinang, kemudian rekap data jumlah TPS yang melakukan kecurangan. Juga ada video rekaman dan foto sudah kita sampaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Kurniawan mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dan akan melakukan verifikasi terkait syarat formil dan materilnya untuk diregister.
“Kita juga akan kaji laporan itu untuk melakukan tindak lanjut, apakah PSU, PSL atau hitung ulang dan sebagainya,.
By
Ujang